Jurnal MAPD Volume VIII, Edisi 2, Desember 2016 – Pemilihan Kepala Daerah

Cover_Page_1

Kami sangat senang untuk menampilkan jurnal magister administrasi pemerintahan daerah dengan tema pemilihan kepala daerah (Pilkada). Alasan kami untuk mengangkat tema ini adalah bahwa saat ini sejak diimplementasikan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamantkan dilakukannya pemilihan kepala daerah serentak menjadi tantangan tersendiri bagi pemangku kebijakan. Sehingga tema ini memiliki urgensi yang tinggi dan menjadi bahan pertimbangan bagi proses demokrasi melalui pemilihan kepala daerah selanjutnya. Beberapa artikel ditampilkan berbeda oleh penulis artikel jurnal. Dimulai dari Muhadam Labolo, dosen di IPDN, yang menjelaskan bahwa beberapa kelebihan dari pemilihan kepala daerah secara langsung seperti mendekatkan pemilih dengan yang dipilihnya, pemimpin yang terpilih mampu mengetahui keinginan pemilihnya, dan sebagainya. Tetapi juga memiliki banyak kekurangan dengan menjelaskan permasalahan korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh kepala daerah pilihan rakyat akhir-akhir ini. Sehingga dimunculkan kembali mekanisme pemilihan kepala daerah tidak langsung.

Penulis kedua adalah Megandaru W. Kawuryan, merupakan dosen IPDN yang melihat proses pilkada melalui perspektif komunikasi politik dengan framing isu-isu pilkada di Indonesia pada tiga surat kabar yaitu Kompas, Jurnal Nasional dan Kedaulatan Rakyat. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivism, artikel ini menjelaskan bahwa Secara garis besar frame harian Kompas terlihat kritis terhadap isu pemilihan kepala daerah, sedangkan frame harian Jurnal Nasional terlihat sejalan dengan kebijakan pemerintahan Presiden SBY dalam isu pemilihan kepala daerah, sementara frame harian Kedaulatan Rakyat sebagai koran daerah melihat isu otonomi daerah lebih banyak dalam perspektif lokal (kedaerahan) yaitu Sultan harus otomatis menjadi Gubernur DIY. Terlihat bahwa kedekatan kepemilikan dan modal masih cukup kuat dalam mempengaruhi frame media yang diteliti pada Harian Jurnal Nasional, sedangkan pada frame harian Kedaulatan Rakyat ketika menyangkut peristiwa yang berhubungan dengan Kasultanan Yogyakarta  terlihat  frame Kedaulatan Rakyat tidak tajam, untuk  Frame Kompas terlihat tetap kritis dalam menyiarkan berbagai berita mengenai pemilihan kepala daerah sepertinya  faktor kepemilikan modal terlihat tidak tampak melakukan intervensi terhadap pemberitaan di Koran Kompas

Penulis ketiga merupakan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Zarida Hermanto dan Joko Suryanto menampilkan paparan peran gubernur sebagai kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah untuk mensinergikan pembangunan kabupaten/kota di wilayah provinsi. Peran dan kedudukan Gubernur bila dibandingkan sebelum ‘desentralisasi’ memiliki peran yang dominan terhadap Kabupaten/Kota, kedudukan dan peran Gubernur saat itu bukan hanya sebatas bersifat ”kordiantif  dan fasilitatif”, relasi Gubernur dengan Bupati/Walikota yang terbangun bersifat ”hirarki”, atau Gubernur merupakan atasan dan pimpinan dari para Bupati/Walikota di daerah. Sementara sejak tahun 2004 dengan implementasi Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan Kabupaten/Kota mencakum kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam skala Kabupaten/Kota sedangkan kewenangan Propinsi mencakum kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam skala Propinsi. Berdasar standard dan norma tersebut seharusnya kebijakan pembangunan antar Kabupaten/Kota  dalam satu Provinsi seharusnya dapat efektif dan efisien dengan dilandasi  semangat melakukan “koordinasi dan fasilitasi” yang dijalankan Gubernur sebagai kepala daerah tingkat Provinsi.

Karya keempat adalah Zuly Qodir yang merupakan dosen pada jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tulisan dalam makalah ini akan difokuskan pada masalah-masalah yang terkait dengan politik uang dalam pemilu dan bagaimana menguranginya. Sekalipun tulisan ini difokuskan pada masalah tersebut, namun tidak berpretensi untuk dapat menjelaskan secara detail tentang masalah yang sudah terang benderang, tetapi sering dianggap gelap menyangkut politik uang. Selain itu, tulisan ini hendak disampaikan bagaimana proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan respons partai politik sebagai peserta Pemilu. Baik respons saat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilukada yang disinyalir terjadi banyak pelanggaran dan masalah.

Dua penelitian terakhir merupakan penelitian lapangan dengan melihat kasus yang terjadi pada ranah lokal. Tulisan kelima yaitu Andi Fitri Rahmadany yang merupakan analis pada unit penjaminan mutu Pascasarjana IPDN menampilkan analisis fenomena perbandingan strategi penggunaan sarana dan prasarana politik yang digunakan oleh calon walikota Parepare dalam perebutan kursi. Analisis ini menunjukkan bahwa perbedaan strategi yang digunakan oleh pasangan Taufan Pawe dan Ahmad Faisal Andi Sapada pada akhirnya memenangkan pasangan tersebut. Sementara penelitian terakhir oleh Rakhmad Kavin, analisis kebijakan pada lembaga pengabdian masyarakat menulis mengenai fenomena pemilihan kepa-=la daerah terkait dengan penggunaan sumber daya alam dihubungkan dengan etnis tionghoa yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>